REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski belum melakukan serah terima jabatan dengan Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Gamawan Fauzi, Tjahjo Kumolo yang ditunjuk sebagai Mendagri oleh Presiden Joko Widodo langsung menyampaikan program prioritas jangka pendeknya kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Usai dilantik dan mengikuti sidang kabinet di Istana Negara, Tjahjo bertemu dengan pejabat Eselon I Kemendagri untuk menyampaikan beberapa pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu dekat.
Program prioritas jangka pendek Tjahjo sebagai Mendagri Kabinet Kerja mencakup beberapa hal. Mulai dari pemangkasan birokrasi, pembangunan rumah murah untuk pegawai negeri sipil (PNS), hingga fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai Badan Intelijen Negara (BIN).
Berikut program jangka pendek Mendagri Tjahjo Kumolo,
1.Rapat kerja dengan seluruh gubernur, bupati dan walikota untuk membahas kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pertemuan dijadwalkan pekan ini melibatkan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selain membahas dan sosialisasi program pemerintah Jokowi-JK, pertemuan ini juga membahas dibentuknya beberapa kementerian baru dan efeknya terhadap pemerintah daerah.
2. Koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yang tugas, pokok, dan fungsinya berkaitan dengan Kemendagri. Seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selama ini, di Kemendagri terdapat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun, dibentuknya kementerian khusus yang menangani desa memungkinkan adanya peleburan unit tersebut.
3. Pemangkasan birokrasi dari pusat hingga daerah. Tjahjo menginginkan mekanisme birokrasi tidak lagi berbelit-belit. Bila selama ini disposisi dan kebijakan harus melewati rangkaian panjang dari sekjen ke menteri, lalu ke pejabat eselon I hingga III, maka dia menginginkan ada perubahan. Politisi senior PDIP ini mengharapkan disposisi yang berbelit dipangkas. Dari menteri langsung ke sekjen untuk segera dilaksanakan.
4. Pembangunan rumah murah bagi PNS
Tjahjo mengatakan telah mengangtongi izin Presiden Jokowi agar bebas melakukan koordinasi dengan kementerian lain tanpa melewati Kementerian Koordinator. Dia berkeinginan Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun rumah murah bagi PNS. Pria asal Surakarta itu ingin kesepakatan pembangunan rumah murah tersebut segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
5. Memperkuat ketahanan desa dengan menguatkan anggaran desa dii setiap kecamatan.
6. Menjadikan Ditjen Kesbangpol berfungsi sebagai BIN untuk memperkuat stabilitas ekonomi. Tjahjo menilai selama ini koordinasi Kemendagri dan BIN sangat lemah. Dia menginginkan tercipta hubungan kuat antara BIN dan Ditjen Kesbangpol seperti dulu pernah diterapkan oleh Direktorat Sosial Politik di bawah kepemimpinan Sutoyo NK.
7. Rapat rutin dengan pewarta media satu kali dalam seminggu. Rapat tersebut diharapkan Tjahjo tidak hanya antara dirinya dengan pewarta media, tetapi juga antara dirjen dan pejabat Kemendagri lainnya dengan para wartawan.
8. Segera menindaklanjuti Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tjahjo menegaskan pemerintah konsisten mendukung pilkada langsung dan akan mengupayakan lobi dengan DPR agar perppu disetujui. Tjahjo juga akan segera bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
9. Turun langsung ke daerah dengan sistem kerja 3:3. Tjahjo merencanakan, setiap pekan selama tiga hari akan dihabiskan di Jakarta. Sementara tiga hari lainnya digunakan untuk turun langsung ke provinsi, dan kabupaten/kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
