REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memilih untuk tidak memiliki Juru Bicara Kepresidenan seperti halnya yang terjadi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.
"Presiden tampaknya tidak akan menunjuk juru bicara," kata mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (25/10).
Menurut Andi, hal tersebut karena sesuai dengan gaya kepemimpinan Jokowi di posisi-posisi sebelumnya, di mana saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta juga tidak memiliki juru bicara.
Ia juga mengemukakan bahwa Presiden Jokowi memiliki satu posisi baru yaitu Kepala Staf Kepresidenan.
Selain itu, ujar dia, ternyata Presiden juga telah memiliki Menteri Sekretariat Negara dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah diminta Presiden untuk bekerja lebih dahulu dalam mengkonsepkan acara pelantikan pada Senin (27/10).
Namun, siapa saja sosok yang telah menjabat sebagai Mensesneg dan Kepala Bappenas masih belum diberitahukan kepada publik dan akan diperkenalkan bersama-sama dengan anggota kabinet lainnya pada Ahad (26/10).
Khusus untuk acara pelantikan di Istana Merdeka, jadwal yang telah ada pada saat ini adalah pelantikan pada Senin (27/10) pukul 11.00 WIB dan dilanjutkan rapat kabinet pertama 14.00 WIB.
Sebelumnya, dalam pidatonya seusai dilantik sebagai presiden RI ke-7, Joko Widodo meyakini beban sejarah yang mahaberat ini dapat dipikul bersama dengan persatuan, gotong royong, dan kerja keras.
"Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena inilah momen bersejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama-sama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja," katanya.
Jokowi mengingatkan bahwa kerja besar dalam bangsa memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintah yang dipimpin mereka.
Hal itu, ujar dia, membutuhkan topangan kekuatan bersama yang merupakan kesatuan seluruh bangsa sehingga lima tahun ke depan dinilai jadi momentum yang tepat sebagai bangsa yang merdeka. "Oleh sebab itu, bekerja, bekerja, dan bekerja adalah yang utama," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika