Ahad 11 Oct 2026 17:57 WIB

Bantah Aturan Pendidikan di PKPU 19/2023 Disiapkan demi Gibran, Eks Ketua KPU: Untuk Semua

Ketentuan dalam Pasal 18 PKPU 19/2023 dirumuskan sebelum putusan MK 90/2023.

Rep: Bayu Adji Prihammanda/ Red: Mas Alamil Huda
Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari (tengah).
Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah tudingan bahwa ketentuan pengecualian dokumen kelulusan sekolah menengah dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 disiapkan untuk mengakomodasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Ia menilai, aturan tersebut berlaku untuk semua orang dan bukan untuk Gibran semata.

Ketua KPU pada Pemilu 2024 itu menjelaskan, ketentuan dalam Pasal 18 PKPU 19/2023 dirumuskan lebih awal daripada pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Rumusan norma pasal tersebut juga merupakan hasil masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan, dalam forum uji publik dan RDP. Rumusan itu juga disebut telah melalui harmonisasi oleh Kementerian Hukum.

Baca Juga

"Rumusan norma dalam pasal tersebut berlaku untuk semua orang yang mau nyalon dan tidak dalam rangka menguntungkan orang atau pihak tertentu," kata dia melalui keterangannya, Ahad (11/10/2026).

Hasyim menyebutkan, PKPU 19/2023 telah ditetapkan pada 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada 13 Oktober 2023. Sementara Putusan MK Nomor 90/2023 baru dibacakan 16 Oktober 2023.

Melalui putusan tersebut, MK menyatakan syarat usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa calon presiden dan wakil presiden juga dapat berusia di bawah 40 tahun apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan itu menjadi dasar yang memungkinkan Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat Wali Kota Surakarta, maju sebagai calon wakil presiden.

Hasyim menjelaskan, ketentuan yang dipersoalkan berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan bakal pasangan calon. Pasal 13 ayat (1) huruf r PKPU 19/2023 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) huruf m mengatur dokumen bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Adapun Pasal 18 ayat (3) mengecualikan kewajiban tersebut bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi