REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG, – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kualitas data penerima bantuan sosial (bansos) saat ini sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Meski belum sepenuhnya sempurna, ia mengklaim data yang ada jauh lebih akurat dibandingkan kondisi satu hingga dua tahun lalu.
“Apakah sekarang sudah akurat? Belum, masih butuh proses. Masih perlu waktu. Tetapi, dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dengan 1 tahun yang lalu, data kita sekarang lebih aman,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, dalam Dialog Penguatan dan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang, Sabtu malam.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data merupakan kunci utama dalam penyaluran bansos. Menurutnya, jika data yang dimiliki akurat, maka bantuan akan tepat sasaran kepada individu atau keluarga yang benar-benar berhak. Sebaliknya, jika data salah, bantuan akan jatuh ke tangan yang salah.
Konsolidasi Data dan Digitalisasi
Untuk mewujudkan data yang lebih presisi, Kementerian Sosial (Kemensos) sejak tahun 2025 gencar melakukan konsolidasi data melalui berbagai saluran. Upaya terbaru yang menjadi program strategis adalah digitalisasi bansos. Program ini diharapkan mampu meregistrasi ulang dan mendaftarkan kembali seluruh penerima manfaat di Tanah Air.
Selain memperbarui data penerima lama, Kemensos juga membuka jalur pendaftaran baru bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial. Dalam proses ini, penentuan kelayakan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan sepenuhnya oleh sistem yang telah terintegrasi.
“Yang menjawab nanti adalah sistem, di mana sistem ini sudah terhubung dengan data-data yang dimiliki oleh pemerintah. Misalnya data kepemilikan tanah, data kepemilikan kendaraan bermotor,” ujar Gus Ipul.
Sistem tersebut juga terkoneksi dengan data pelanggan listrik dan data Dukcapil. Dengan demikian, berbagai basis data pemerintah akan saling “berbicara” untuk memverifikasi pengajuan masyarakat. “Nanti sistem yang akan menjawab, apakah seseorang memenuhi syarat dan dinyatakan layak untuk menerima bansos atau tidak,” tambahnya.
Libatkan Agen Perlinsos untuk Bantu Warga
Menyadari tidak semua warga mampu mengakses layanan digital, Kemensos membuka dua jalur pendataan. Jalur pertama melalui pemerintah setempat seperti RT dan RW, sedangkan jalur kedua melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan relawan atau agen perlindungan sosial (perlinsos).
Uji coba program ini telah dilakukan di Banyuwangi. Hasilnya, sekitar 60 persen masyarakat melakukan pendaftaran ulang dan pengajuan bansos. Dari jumlah tersebut, 10 persen mendaftar secara mandiri, sementara sisanya dibantu oleh agen bansos.
“Karena tidak semua masyarakat memiliki smartphone. Atau yang kedua, dia memiliki smartphone mungkin enggak ngerti caranya. Atau yang ketiga, dia punya smartphone dan ngerti caranya tetapi tidak percaya diri untuk mendaftar,” jelas Gus Ipul merinci kendala di lapangan.
Oleh karena itu, keberadaan agen perlinsos yang bersedia membantu tetangganya memasukkan data ke dalam sistem digital menjadi sangat krusial. Setelah diuji coba di Banyuwangi, program ini kini diperluas ke beberapa kabupaten/kota, termasuk Kota Semarang. Saat ini, situs perlinsos.kemensos.go.id sudah dapat diakses secara nasional.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika