REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Jokowi-JK untuk melibatkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemilihan Kapolri. Sebab, dalam penjaringan kabinet, Jokowi juga melibatkan KPK.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mengatakan pentingnya melibatkan lembaga negara dalam pemilihan Kapolri.

"Kepolisian itu kan soal penegakan hukum, bagaimana bisa menegakkan hukum kalau dia sendiri punya masalah dengan hukum," ujar Emerson di kantor ICW, Jl Kalibata IV, Jakarta Selatan, Jumat (24/10).

Emerson mengatakan, selain KPK, lembaga negara yang lain juga perlu dilibatkan. Antara lain Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Komnas Anak dan Komnas Perempuan. Menurutnya, semakin banyak melibatkan lembaga negara akan semakin baik.

"Jadi penting untuk mensterilkan risiko terganggunya pemerintahan yang akan datang," ujarnya.

Sebab, dia menilai jika pemilihan Kapolri maupun kabinet tanpa saringan akan menghasilkan pejabat seadanya. Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah Jokowi-JK yang melibatkan KPK dan PPATK dalam penjaringan kabinet.

"Perlu diterapkan keseluruhan, termasuk (pemilihan) Kapolri," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika