REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tindakan Presiden Joko Widodo menyerahkan nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa rekam jejaknya, mendapat nilai 100 dari politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Menurutnya, penyeleksian seperti itu sangat bagus.

Menurutnya, cara tersebut tak melanggar hak prerogatif. "Jadi kita harus hormati sikap Pak Jokowi, biarpun ada yang sinis," katanya, kepada Wartawan, di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis, (23/10).

Sebelumnya Jokowi menyebutkan, dari 43 nama calon menteri, terdapat delapan orang yang diberi warna oleh KPK. Ketua KPK, Abraham Samad, sendiri menegaskan, sebaiknya semua nama yang diwarnai jangan dimasukkan ke dalam kabinet.

Ruhut menjelaskan, mencegah dan memberantas korupsi memang tak mudah. Maka dari itu KPK harus didukung.

Ia menjelaskan, KPK lahir dari semangat reformasi, sehingga kerja mereka harua diacungi jempol. "Aku lawyer nggak pernah bela koruptor," tegasnya.

Ruhut berharap siapa pun pimpinan KPK yang terpilih, harus memiliki kata cukup. Hal ini berarti, sebaiknya mereka merasa cukup dengan jabatan di KPK, dan jangan coba-coba.

Ikuti Whatsapp Channel Republika