REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto membantah apabila Presiden Joko Widodo mengulur-ulur waktu pengumuman susunan kabinet.  Menurut Hasto, Presiden berpegang kepada Undang-Undang 39/2008 tentang Kementerian Negara yang menyebut tenggat waktu pengumuman selama 14 hari sejak pelantikan.  

Hasto menjelaskan, Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, memahami besarnya harapan publik terhadap komposisi kabinet yang dibentuk pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Hebat tersebut.  Oleh karena itu, pengkajian mendalam disertai prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam penyusunan.  Termasuk, memastikan agar pemerintahan yang bersih sebagaimana dambaan semua pihak, dapat diwujudkan.  

"Karena itulah, keterlibatan PPATK (dan KPK) itu juga cukup penting karena dipertimbangkan masukan-masukan yang ada," ujarnya, Kamis (23/10).

Lebih lanjut, Hasto menghargai dinamika yang berkembang di tataran publik perihal komposisi susunan kabinet Jokowi-JK.  Namun demikian, Hasto memohon kepada publik agar menunggu kepastian pengumuman dari Presiden Jokowi.

"Mari kita tunggu momentum yang sangat baik bagi Presiden Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya pada waktu yang tepat.  Segala sesuatunya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena Presiden Jokowi betul-betul memahami bagaimana harapan rakyat agar pemerintahan," kata Hasto.  

Saat didesak wartawan kapan dan lokasi pengumuman, Hasto menjawab diplomatis.  "Kita tunggu nanti," kata Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika