REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Indonesia Police Watch berharap presiden Joko Widodo tidak terjebak balas jasa dalam menentukan kabinet menteri di era pemerintahan periode 2014-2019. Termasuk, tidak mengabaikan konsep revolusi mental yang sering disampaikannya saat kampanye pilpres 2014.

"IPW berharap ke depan dalam menyusun kabinetnya, Jokowi konsisten dengan cita-cita Revolusi Mental. Sehingga tidak terjebak pada nepotisme dan upaya balas jasa," ujar Neta S Pane, Ketua Presidium IPW dalam rilisnya, Kamis (23/10).

Ia menuturkan dengan demikian diharapkan, Jokowi bisa membangun kabinet yang profesional. Serta, konsep bekerja untuk bekerja bisa berjalan efektif dan maksimal.

Menurutnya, dengan sikap konsisten, upaya penegakan supremasi hukum, perbaikan birokrasi, pemberantasan korupsi, pemerintahan bebas kolusi maupun nepotisme, bisa dilakukan dengan tegas dan konsisten.

Namun, sayangnya, IPW menilai, Jokowi seakan mengabaikan hal itu. Indikasi itu terlihat dari diangkatnya menantu Hendropriyono (Brigjen Andika Perkasa) sebagai Paspampres. Serta, menantu Luhut Panjaitan (Kolonel Inf Maruli Simanjuntak) sebagai Dan Grup A Paspampres.

"Hendropriyono dan Luhut adalah tim sukses Jokowi. Sepertinya ada upaya balas jasa yang dilakukan Jokowi terhadap kedua jenderal purnawirawan itu," katanya.

Padahal, menurutnya, Jokowi sering menekankan konsep politik tentang koalisi tanpa kompensasi atau balas jasa.

Neta mengatakan jika kabinet dibangun dengan nepotisme, maka dipastikan Jokowi akan ewuh pakewuh dalam mengontrol kinerja menteri dan penegakan hukum tdk akan pernah berjalan maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika