REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan menilai, langkah Presiden Joko Widodo menelusuri rekam jejak para calon menteri yang akan membantu dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan perlu mendapat apresiasi.
"Ini adalah tradisi baru yang perlu mendapat apresiasi, karena walaupun penentuan menteri merupakan hak prerogatif tetapi presiden masih mau melakukan konsultasi dengan pihak lain sebelum mengambil keputusan," kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Rabu.
Dia mengemukakan hal itu, terkait reaksi seputar langkah Presiden Joko Widodo yang meminta Komisi Pemberatasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri rekam jejak dan kekayaan calon menteri.
Menurut dia, apapun catatan yang diberikan KPK maupun PPATK, Presiden Joko Widodo harus bisa mengakomodasi agar tidak menjadi batu sandungan ketika dirinya menjalankan roda pemerintahan ke depannya.
"Memang tidak harus mengakomodir masukan dari KPK maupun PPATK, tetapi bagi saya, Jokowi harus menerima agar tidak menjadi beban baginya khususnya dalam menjalankan pemerintahan ke depan," katanya.
Johanes Tuba Helan mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya berada pada posisi dilematis karena harus mengambil posisi dan langkah yang sesuai dengan masukan dari KPK dan PPATK.
"Kalau ada calon menteri yang mendapatkan rapor merah berdasarkan KPK dan PPATK dan Jokowi tetap memaksakan nama-nama menteri tersebut menjadi menteri, maka ini menjadi masalah bagi Jokowi di awal masa pemerintahannya," katanya.
Dia juga menyarankan Presiden Jokowi menunda dulu pengumuman nama-nama menteri agar ada waktu bagi dirinya untuk mempertimbangkan informasi dari KPK dan PPATK serta mencari nama-nama baru yang layak menjadi menteri.
Apalagi undang-undang memberikan ruang bagi Jokowi untuk menetapkan kabinetnya selama 14 hari setelah dilantik, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika