REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Public Institute (IPI) menilai Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan susunan kabinetnya lantaran penelusuran rekam jejak masih dilakukan.
Peneliti senior IPI Karyono Wibowo di Jakarta, Rabu menjelaskan faktor utama yakni adanya hasil penelusuran KPK terkait nama-nama calon menteri yang berpotensi terlibat masalah hukum.
Menurut informasi yang beredar, tidak kurang dari 15 nama dari sekitar 43 nama calon menteri yang diajukan Tim Transisi ke KPK berpotensi terlibat masalah hukum.
Namun demikian, langkah Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK sebelum diangkat menjadi menteri adalah sebuah terobosan baru dalam sejarah.
"Saya sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon pembantunya. Langkah ini adalah bagian dari komitmen untuk membangun kinerja pemerintah yang bersih dari korupsi," kata Karyono.
Setelah KPK menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama calon menteri yang bersiko tersandung masalah hukum itulah yang membuat Jokowi harus mengubah ulang nama calon menterinya. Akibatnya, pengumuman susunan kabinet tertunda.
Selain itu, kata Karyono, dinamika pembentukan kabinet kini memanas dan otomatis susunan nama-nama calon menteri berubah total.
"Penyebab lain penundaan pengumuman kabinet kemungkinan disebabkan oleh tarik- menarik kepentingan di internal Jokowi-JK terkait nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan. Pertarungan di internal Jokowi - JK terkait susunan kabinet sulit dipungkiri," ujarnya.
Pertarungan kepentingan antarpartai koalisi, kelompok pebisnis, kepentingan individu, kolega hingga kepentingan ekonomi-politik global tentu berpotensi mempengaruhi susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Berdasarkan sumber IPI, susunan kabinet memang masih belum final. Perkembangan terbaru masih terjadi tarik menarik di internal. Kemungkinan terjadi pergeseran nama-nama yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika