REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya meminta semua pihak agar tidak mendorong Presiden Joko Widodo menarik partai-partai luar koalisi untuk bergabung dalam mendukung pemerintahannya.

Menurut Yunarto upaya ini akan menjadikan Jokowi akan menjalankan pemerintahan sama seperti pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang gemuk dengan partai koalisi. “Jangan dorong Jokowi untuk menjadi SBY kedua, yang nantinya tersandra oleh partai-partai koalisinya sendiri,” katanya di Jakarta, Selasa (21/10).

Yunarto menyebutkan, jumlah partai koalisi tidak menjamin suatu pemerintahan akan berjalan mulus. Ia mencontohkan pemerintahan SBY-Boediono yang justru kalah dalam voting di parlemen saat pembahasan hak angket Bank Century dan juga dalam pengambilan kebijakan penaikan BBM.

Selain itu, kubu SBY juga nyaris kalah dalam pengambilan keputusan hak angket mafia pajak. Padahal kala itu pemerintahan SBY diperkuat oleh  75 persen kursi di parlemen. Untuk itu, Yunarto menyarankan agar pemerintahan Jokowi berjalan bersama partai-partai koalisi yang sudah ada.

Bila tidak, Jokowi akan bernasib sama dengan SBY yang lebih cenderung melakukan blusukan kepada para elit dibanding blusukan kepada rakyat kecil.

"Jadi upaya mendesak Jokowi temui ketua partai ini-itu, desak SBY ketemu Megawati itu tidak usah lagi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika