REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik UGM, Arie Sudjito mengatakan Jokowi sebaiknya tidak terburu-buru mengumumkan kabinet dalam masa pemerintahannya. Menurutnya, Jokowi tidak perlu gegabah karena ia harus mendengarkan suara rakyat.
“Kalau menteri bermasalah harus ganti, Jokowi tidak akan mengambil resiko, kalaupun ngambil resiko memaksakan mengambil stok yang ada tetapi tidak di rekomendasikan KPK, itu tidak sesuai dengan suara rakyat,” ujar Arie kepada Republika, Selasa (21/10).
Ada beberapa nama menteri yang ditengarai bermasalah, Arie mengatakan Jokowi harus mengganti menteri yang bermasalah tersebut. Jokowi tak perlu terjebak pada konstelasi politik yang ada saat ini. Suara rakyat merupakan suara yang harus diperjuangankan.
Arie menegaskan perlu adanya pertimbangan matang tentang siapa-siapa saja yang akan bersama Jokowi lima tahun mendatang. Jika Jokowi salah memilih orang, akan menjadi beban Jokowi selama lima tahun mendatang.
Sebelumnya, pihak tim transisi sudah mengajukan 43 nama calon menteri. Dari 43 nama tersebut tersaring hingga 33 nama, yang terdiri dari 18 profesional dan 15 perwakilan partai politik.
Jokowi masih mempunyai waktu 14 hari untuk mengumumkan nama menterinya. Arie menyatakan rakyat tak begitu terpengaruh dengan nama-nama menteri. Hal terpenting dari rakyat adalah pemerintahan mampu berjalan baik, dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan tertentu.
“Yang buru-buru itu yang jadi kandidat,” ujar Arie
Ikuti Whatsapp Channel Republika
