REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, aksi walk out yang dilakukan Partai Demokrat di DPR terkait pengesahan UU Pilkada hanya sebuah drama politik. Bahkan, ia mengaku sudah mengetahui adanya skenario penerbitan perppu sebelumnya.

"Kami juga hitungan waktu itu, bahwa presiden akan menerbitkan perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Itu kami sudah mendengar. Political games-nya seperti itu," katanya usai penutupan Muktamar VIII PPP kubu M Romahurmuziy dkk di Surabaya.

Suharso mengatakan, sikap PPP yang mendukung pilkada lewat DPRD saat sidang paripurna tak sesuai amanat Muktamar VII PPP di Bandung. Tetapi, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memegang komando.

"Kan pada waktu itu komando bukan di kami. Sikap kami waktu itu menolak. Cuma karena terbuka dan menjaga posisi kekerabatan di koalisi (Merah Putih), ya apa boleh buat," ujarnya.

Suharso mengklaim telah melarang fraksi PPP untuk bersikap seperti itu. Sebab dalam khittah dan program PPP jelas dinyatakan kalau pemilihan presiden, bupati wali kota hingga kepala desa harus langsung.

Muktamar VIII PPP di Surabaya menyatakan sikap politik mendukung pemerintah. PPP juga menyatakan untuk mendukung Perpu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika