REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS,   Fahri Hamzah mengatakan dualisme kepemimpinan di internal PPP telah diprediksi Koalisi Merah Putih (KMP). Untuk itu naskah perjanjian koalisi permanen yang ditandatangani seluruh ketua umum partai di KMP memuat klausul perdamaian di setiap partai.

"Jadi dalam naskah perjanjian KMP, salah satu klausulnya mendamaikan anggota yang mengalami persoalan internal di PPP," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan.

Fahri menyatakan KMP ingin agar PPP menjadi partai solid. KMP akan berupaya mendamaikan perselisihan di internal PPP. "KMP ingin agar PPP utuh," ujarnya.

Fahri tidak menjelaskan rinci dengan cara apa KMP akan menyelesaikan perselisihan PPP. Karena di saat bersamaan Fahri menyatakan KMP tidak akan mengintervensi proses politik yang terjadi di PPP.

"Keutuhan PPP adalah perhatian KMP. Kami tidak mengintervensi," katanya.

KMP tidak mempersoalkan dualisme kepemimpinan di PPP. Fahri menyatakan sampai saat ini PPP masih menjadi bagian KMP.

"Kami masih merasa PPP bagian dari KMP. Karena perjanjian permanen ditandatangani oleh Suryadarma Alie selaku ketua umum dan Rommahurmuziy selaku Sekretaris Jendral PPP," ujarnya.

Perjanjian kerjasama permanen KMP ditandatangani pada Senin (14/7) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Mereka yang hadir dalam penandatanganan itu ialah Suhardi (saat itu Ketua Umum Gerindra) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (capres-cawapres), Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar), Suryadarma Ali (Ketua Umum PPP), Anis Matta (Presiden PKS), dan MS. Ka'ban (Ketua Umum PBB).

Ikuti Whatsapp Channel Republika