REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dea seorang pemilik warung kopi harus naik ojek seharga Rp 10 ribu untuk keluar jalan raya dari kediamannya di Rumah Susun Sederhana (rusunawa) yang terletak di Kelurahan Cilangkap RT 005/04, Kecamatan Tapos, Depok.
Tiidak ada kendaraan umum yang melintas di depan rusunawa. Warga penghuni rusunawa harus memiliki kendaraan pribadi untuk keluar Jalan Raya Jakarta-Bogor. Dea mengatakan jika tidak memiliki kendaraan pribadi harus menggunakan ojek.
Dea mengatakan hampir seluruh penghuni rusunawa memiliki sepeda motor bahkan ada yang memiliki mobil. Dea menyayangkan tidak ada angkutan umum yang melintas di rusunawa ini. Padahal, harga sewa per kamar paling mahal di lantai satu seharga Rp 250 ribu. Sedangkan untuk menyicil sebuah motor paling murah Rp 400 ribu.
Terlihat kontras ada beberapa mobil yang terparkir di rusunawa yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini. Rusunawa tempat tinggal Dea terkesan kumuh. Terlihat sebagian cat dinding mengelupas, kanopi terlepas, besi pegangan anak tangga dari lantai bawah sampai atas berkarat. Rumput ilalang mengelilingi seluruh gedung. Tapi ada beberapa mobil kelas menengah seperti Avanza yang terparkir dipelataran rusunawa ini.
"Iya itu mobil punya penghuni sini," kata Dea.
Jarak dari rusunawa menuju Jalan Raya Margonda mencapai 30 kilometer. Dengan menggunakan kendaraan umum warga penghuni rusunawa dapat menghabiskan Rp 15 ribu untuk mencapai Jalan Raya Margonda.
Pemerintah Kota (pemkot) Depok belum memiliki rencana untuk membuat trayek angkutan umum yang melintasi rusunawa ini. Pemkot masih berfokus pada sosialisasi dan renovasi rusunawa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok Kania Parwanti.
"Mengenai transportasi rusunawa belum ada rencana," ujar Kania Parwanti.
Pengamat Perkotaan Raden Yudhono mengatakan Gedung rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Depok kurang diminati karena tidak adanya akses transportasi. Yudhono mengatakan rusunawa yang berdiri sejak delapan tahun lalu itu tidak efektif bagi penghuninya karena Pemerintah Kota (pemkot) Depok belum menyediakan akses transportasi yang memadai.
"Warga Depok lebih banyak bekerja di Jakarta, yang dibutuhkan adalah akses transportasi," kata Yudhono, Depok.
Yudhono mengatakan pemkot seharusnya membangun infrakstruktur jalan yang memadai sebelum membangun rusunawa. Yudhono menambahkan setiap kebijakan pemkot harus dibarengi dengan kebijakan lain. Membangun sebuah rusun sebagai pemukiman tidak mungkin tanpa akses transportasi yang memadai.
Yudhono menambahkan rusunawa tersebut lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Namun belum ada trayek angkutan umum. Yudhono mengatakan seharusnya ada integrasi antar dinas. Menurutnya dinas pemukiman juga harus bekerjasama dengan perhubungan untuk membangun akses transportasi.
Minimnya sosialisasi dan tidak adanya angkutan transportasi menjadi pemicu keberadaan rusunawa yang dibangun Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut menjadi kurang diminati, kosong dan terbengkalai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika