REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres terpilih Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak ada fit and propper test terhadap kandidat menteri di kabinet. Proses seleksi yang berlangsung hanya menelusuri rekam jejak calon karena sebagian besar merupakan orang lama.

Dia mengatakan, bersama Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan semua nama calon yang mereka kantungi. Para kandidat itu satu per satu telah ditemuinya dalam beberapa kegiatan. Atau saat diundang ke kediaman Jokowi-JK.

"Calon dilihat track record, tak perlu selalu ada uji kelayakan dan kepatutan karena mereka bukan orang-orang baru," kata JK di kediaman Brawijaya, Rabu (15/10).

Sebelumnya, tim transisi Jokowi-JK enggan mencampuri proses seleksi menteri yang dinilai tertutup. Sebab, penunjukan pejabat tinggi negara tu merupakan ruang politik presiden dan wapres terpilih. 

Deputi tim transisi, Andi Widjayanto mengatakan, tak memiliki urusan dengan proses seleksi menteri. Apakah harus berlangsung tertutup atau terbuka. Sepenuhnya hak preogratif Jokowi-JK. 

Dalam hal kajian akademis kabinet, tugasnya hanya memberikan opsi postur kementerian.

"Tim transisi sama sekali tidak dilibatkan dalam proses seleksi menteri. Sebab masuk ruang politik Jokowi-JK dan menjadi kewenangan mutlak mereka menentukan bagaimana prosesnya dan siapa saja figur yang akan ditunjuk," kata Andi.

Deputi lainnya, Hasto Kristiyanto menambahkan, proses seleksi menteri sebenarnya cukup transparan karena melibatkan publik dalam memberi masukan serta usul. Apalagi dalam menelusuri rekam jejak kandidat menteri, Jokowi-JK tentu berkonsultasi dengan pihak lain.

Namun, ia tak tahu menahu seperti apa teknis Jokowi-JK melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon yang mereka kantungi itu. Sebab, intinya pemilihan menteri merupakan hak preogratif presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika