Selasa 14 Oct 2014 14:49 WIB

Soal Penyaringan Menteri, Politikus PDIP: Publik tak Perlu Tahu

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Mansyur Faqih
Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla mengadakan konferensi pers di rumah dinas kegubernuran DKI Jakarta, Jumat (10/10). (Republika/ Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Presiden Terpilih Joko Widodo (kanan) bersama Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla mengadakan konferensi pers di rumah dinas kegubernuran DKI Jakarta, Jumat (10/10). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima membela Joko Widodo (Jokowi) yang merekrut menteri secara diam-diam alias tertutup. Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogatif menentukan cara memilih menteri. 

"Publik tidak perlu tahu. Karena ini sudah masuk tahap penyaringan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/10).

Ia mengatakan, Jokowi sudah memberi kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam proses penjaringan calon menteri. Ketika proses penjaringan selesai, giliran Jokowi menggunakan kewenangannya. 

Ibarat memilih ikan, Jokowi berhak menentukan ikan jenis apa yang akan dipilihnya. "Silakan dapatnya tongkol, hiu, bandeng masuk," ujar Aria mengumpamakan.

Tidak ada aturan undang-undang yang dilanggar ketika Jokowi merekrut menteri secara tertutup. Aria percaya nama kandidat calon menteri yang pernah diusulkan masyarakat memenuhi kapasitas dan kapabilitas. 

"Kalau penjaringan itu partisipasi, siapa pun boleh ikut memberi informasi, kompetensi, kemudian kepemimpinan, rekam jejak," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement