REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi, mengatakan keputusan DPP partai bersama fraksi telah memutuskan menghentikan kerjasama dengan Koalisi Merah Putih. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.
Ia mengatakan terhitung sejak 7 Oktober, PPP tidak lagi bergabung dengan Koalisi Merah Putih. PPP pun akan segera membangun kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat.
Menurutnya, sejak PPP menempatkan Hazrul Azwar untuk menjadi pimpinan MPR, maka sejak itulah PPP sudah berada di kubu KIH.
"Sudah fix, keputusan diambil dalam rapat DPP bersama fraksi. Keputusan diambil untuk menjaga kehormatan dan nama baik PPP. Persoalan kalah, itu cerita lain," kata Emron kepada Republika, Kamis (9/10).
Walaupun, lanjutnya, ada pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya. Sebut saja, Suryadharma Ali, Achmad Dimyati Natakusumah, dan Epriyadi Asda.
Akan tetapi, jika partai sudah mengambil keputusan dan diambil dengan suara bulat, maka siapa pun wajib mematuhi keputusan partai yang sudah diambil secara sah.
Ia menjelaskan latar belakang pindahnya PPP dari KMP tak lain karena KMP tidak mengakomodasi keinginan PPP. Padahal PPP sudah lama bekerja sama sejak masa-masa pilpres, paripurna DPR, UU MD3, UU Pilkada, tatib pemilihan DPR dan MPR, hingga proses pengajuan pimpinan MPR.
Tetapi KMP justru tak memberikan respon ketika PPP memberikan masukan agar kadernya diperhitungkan dalam paket pimpinan MPR.
"Posisi PPP seperti pengemis politik. Keadaan ini mmbuat kami melakukan ijtihad politik di ujung tanduk. Karena itu, PPP memutuskan tidak bekerja sama lagi dengan KMP," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika