REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf membantah jika keinginan Ketua Umum Partai Demokrat, yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan upaya SBY memperbaiki citra. 

Menurut Nurhayati, SBY sejak awal berkomitmen mendukung pilkada langsung dengan sepuluh perubahan, bukan pilkada melalui DPRD.  Demikian disampaikan Nurhayati kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Konsolidasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Selasa (30/9). "Perppu ini adalah bentuk konsistensi beliau dalam memperjuangkan pilkada langsung.  Sejak awal, tidak ada beliau (SBY) inkonsisten terhadap demokrasi.  Beliau konsisten dengan demokrasi, beliau konsisten dengan pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan.  Nah, kalau pilkada langsung tanpa perbaikan, itu menistakan masyarakat juga," kata Nurhayati. 

Perppu yang akan diajukan kepada DPR periode 2014-2019 tersebut bukan atas desakan dari pihak kanan (koalisi Indonesia Hebat) maupun pihak kiri (koalisi Merah Putih). "Perppu ini atas inisiatif Pak SBY," kata Nurhayati.

Nurhayati enggan mengomentari lebih jauh perihal kemungkinan ditolaknya Perppu oleh DPR mendatang.  Hal ini krusial mengingat koalisi Merah Putih menguasai mayoritas kursi di parlemen meskipun tanpa PD. "Kita belum bicara mengenai itu.  Tetap kita berada di tengah-tengah.  Kami, Partai Demokrat bersama rakyat, tidak bersama kanan atau kiri," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika