REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan banyak hutang luar negeri, dalam sepuluh tahun masa jabatannya. Haris Rusly Moti, akivis Petisi 28, mengatakan, hutang luar negeri menumpuk setiap tahun.
Menurutnya, masyarakat harus meminta pertanggungjawaban SBY atas jabatannya selama ini. "Hutang luar negeri yang sudah dia pinjam selama ini untuk apa alokasinya? Seberapa besar manfaatnya untuk rakyat?" Ujarnya, dalam diskusi bertema 'Implikasi Ekonomi Politik Utang Luar Negeri Rezim SBY terhadap Rezim Jokowi dan Anak Cucu Bangsa' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Senin, (29/9).
Ia menyarankan kepada Presiden terpilih Joko Widodo beserta partai dan relawan pendukungnya, agar dapat mendorong parlemen mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi. Bila MPR telah sesuai fungsinya, maka dapat meminta pertanggungjawaban SBY.
"Mereka harus berinisiatif dan berani meminta tanggung jawab warisan 10 tahun pemerintahan SBY," ujarnya.
Haris berharap, partai koalisi Jokowi, seperti Hanura, PDI Perjuangan, Nasdem, dan lainnya, setelah dilantik pada 1 Oktober mendatang dapat meminta tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan selama pemerintahan SBY.
Haris menambahkan, meminta tanggung jawab kepada presiden sebelumnya, dapat memberikan pelajaran politik kepada presiden selanjutnya. "Presiden selanjutnya dapat belajar agar tak membuang dan meninggalkan jabatan begitu saja, tetapi harus dipertanggung jawabkan.
Ia mengungkapkan, hal itu pun bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat, tentang sistem.amburadul yang digunakan Indonesia selama ini. Harris menghimbau, agar rakyat khususnya para pemuda dapat membuat gerakan kuat, dan mengritisi segala fenomena politik yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
