REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan, meminta masyarakat tidak menyalahkan Presiden SBY selaku ketua umum Partai Demokrat. Sebab, SBY tidak terlibat dengan keputusan fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out (WO) dalam sidang paripurna di DPR, Jumat (26/9) dini hari.
"Ini tidak fair, sebenarnya Pak SBY sudah instruksikan kepada anggota fraksi untuk berjuang jangan menyerah memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan," kata Syarif dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Kramat Raya No 146 Jakarta Pusat, Senin (29/9).
Syarif menegaskan SBY sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota fraksi harus betul-betul memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Namun, ternyata di lobi fraksi secara resmi tidak ada satu pun yang mendukung opsi tersebut. "Justru itu kami menjelaskan secara utuh bahwa proses paripurna di DPR RI tidak diketahui Pak SBY, yang tahu kami yang ada di situ, karena kami yang mengikuti," jelasnya.
Oleh sebab opsi tersebut tidak mendapat dukungan fraksi lain dan akhirnya tidak diakomodasi pimpinan sidang, kata Syarif, ketua fraksi kemudian mengambil inisiatif untuk WO.
Dia menegaskan SBY tidak mengetahui inisiatif tersebut. Ketua fraksi kemudian melapor ke SBY setelah WO. "Keliru kalau seakan-akan SBY menginstruksikan WO," imbuhnya.
Dalam sidang paripurna DPR yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Mereka bersikeras adanya opsi ketiga yakni pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
Fraksi yang mendukung pilkada langsung yakni PDIP, Partai Hanura, PKB, dan Partai Nasdem. Sedangkan fraksi yang mendukung Pilkada tidak langsung yakni PKS, Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, dan PAN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
