REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, menegaskan aksi walk out dalam sidang paripurna di DPR Jumat (26/9) dini hari merupakan keputusan pribadinya. Sebab, pimpinan sidang tidak mengakomodasi opsi yang ditawarkan fraksi Partai Demokrat yakni Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Saya sebagai pimpinan fraksi saya harus berani mengambil keputusan. WO adalah keputusan saya," kata Nurhayati dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Kramat Raya No 146 Jakarta Pusat, Senin (29/9).

Nurhayati menegaskan aksi WO bukan instruksi dari Presiden SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Sebab, sejak SBY melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak ada komunikasi antara Partai Demokrat dengan SBY.

"Saya sama sekali tidak menerima pesan dan tidak berkomunikasi dengan SBY," tegasnya.

Dia menjelaskan aksi WO dilakukan sebab tidak ada dukungan resmi dari fraksi lain terkait opsi Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Pimpinan sidang juga menetapkan hanya ada dua opsi yakni Pilkada langsung dan tidak langsung.

Sementara, sebelum kunjungan ke luar negeri, SBY mengamanatkan kepada seluruh anggota fraksi Partai Demokrat agar memperjuangkan secara utuh Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Menurut Nurhayati, 10 perbaikan tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain.

Dalam sidang paripurna DPR yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Mereka bersikeras adanya opsi ketiga yakni Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Fraksi yang mendukung pilkada langsung yakni PDIP, Partai Hanura, PKB, dan Partai Nasdem. Sedangkan fraksi yang mendukung Pilkada tidak langsung yakni PKS, Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, dan PAN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika