REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diimbau membentuk Dewan Ekonomi. Pembentukan Dewan Ekonomi bertujuan agar kebijakan ekonomi tidak 100 persen pro pasar bebas.
Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, mengatakan Dewan Ekonomi nantinya yang akan membantu kinerja Kementerian Keuangan.
"Kalau ingin membenahi kabinet benahi Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Salah satunya, Jokowi harus bentuk Dewan Ekonomi," ujar Uchok dalam diskusi politik di Galeri Kafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Ahad (28/9).
Uchok mengatakan dengan adanya Dewan Ekonomi akan mengawasi tugas dan wewenang Kementerian Keuangan. Sebab, sejak 2005-2013 banyak kebocoran dan piutang pajak yang belum tertagih di Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Berdasarkan data Fitra, pada periode 2005-2008 di Kemenkeu terjadi kebocoran hingga Rp 6,3 triliun dengan 1.875 kasus. Dalam periode yang sama, di Kementerian ESDM terjadi kebocoran sebesar Rp 254,6 miliar dan 63,3 juta dolar AS untuk 148 kasus.
Sedangkan pada periode 2009-2013 di Kemenkeu terjadi kebocoran Rp 13,5 triliun dan 40,2 juta dolar AS untuk 3.766 kasus. Di Kementerian ESDM kebocoran mencapai Rp 686,4 miliar dan 83,3 juta dolar AS dengan 261 kasus pada periode yang sama. Menurut Uchok, sejak 1969 sampai sekarang Menkeu hanya bertuhan pada pertumbuhan ekonomi.
"Dengan Dewan Ekonomi, kebijakan ekonomi tidak 100 persen pro pada pasar, tapi betul-betul pada rakyat. Mereka bisa ambil investor tapi juga pro rakyat," terangnya.
Selain pengawasan, Dewan Ekonomi juga bisa berbagi wewenang dengan Kementerian Keuangan. Selama ini, wewenang Kementerian Keuangan dinilai terlalu berat. Pembentukan Dewan Ekonomi, kata Uchok, bisa langsung dilakukan Presiden setelah dilantik. Presiden hanya perlu mengeluarkan SK untuk membentuk Dewan Ekonomi.
Uchok menambahkan kalau Jokowi ingin menjalankan Trisakti Bung Karno harus memilih kabinet yang punya ideologi. Untuk mewujudkan berdikari dalam ekonomi, Menkeu harus dipegang orang Jokowi yang punya ideologi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika