REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Indonesia ternyata menyetujui lokasi penempatan 100 ATM Bank DKI, meski sempat ada revisi. Fakta itu terungkap dalam kasus dugaan korupsi 100 ATM Bank DKI dengan tersangka Henry JM.

Ketua Tim Lelang Pengadaan 100 ATM Bank DKI Budi Mulio mengaku, telah melaporkan dua kali hasil evaluasi tim perencanaan Internal Bank DKI kepada BI.

"Kita laporkan ke BI pada surat pertama, kita revisi lokasi-lokasi tersebut, kita laporkan lagi dan sudah disetujui sebelum pelelangan," kata Budi, Ahad (28/9).

Dalam kesaksian sebelumnya, Budi juga menjelaskan jika Bank DKI gagal melaksanakan rencana pengembangan layanan ATM yang telah disetujui oleh BI. Konsekuensinya, Bank DKI akan mendapatkan sanksi berat dan penurunan reputasi perbankan dari BI.

Mengenai tersendatnya pembayaran yang dilakukan oleh Bank DKI kepada PT KSP, Budi mengaku tidak mengetahui alasan Direksi Bank DKI yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pembayaran.

Budi juga menambahkan, jumlah ATM PT. Bank DKI pada saat itu ada lebih dari 500 ATM. Setelah lebih dari empat tahun, hanya berkisar tidak lebih dari 300 ATM saja.

Akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Bank DKI tersebut menyebabkan pembayaran terhadap vendor-vendor yang dilakukan oleh PT KSP pun mengalami keterlambatan, salah satunya mitra PT. ISO.

Dirut PT ISO Lily Suliandari mengakui bahwa yang menjadi dasar  acuan kerjasama antara perusahaan tempatnya berkerja dengan PT KSP bukan lagi berdasarkan surat perintah kerja. Melainkan nota kesepakatan kedua belah pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika