REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memprediksi manuver untuk melemahkan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla akan terus terjadi. Paripurna pengesahan RUU Pilkada, menjadi salah satu sinyal bahwa langkah serupa akan terus terjadi selama lima tahun ke depan.
"Itu (manuver melemahkan Jokowi) grand skenario terbesar. Itulah sebenarnya mulai dari UU MD3 (MPR,DPR,DPD, DPRD), UU Pilkada, dan kebijakan strategis selanjutnya," kata politisi PDIP Yasonna Laoly, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).
Koalisi Merah Putih yang mendeklarasikan diri sebagai koalisi penyeimbang, dan Partai Demokrat dengan sikap netral justru dianggap sebagai pihak yang melakukan langkah politik untuk melemahkan Jokowi-JK.
Sikap yang ditunjukkan koalisi tersebut dipandang sebagai permainan politik yang akan terus dilakukan. Baik saat pembahasan anggaran, pengajuan UU yang diajukan pemerintah untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Tak hanya melemahkan pemerintah Jokowi-JK, sikap Partai Demokrat yang dikomandani Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai sebagai upaya balas dendam. Mengingat hubungan Partai Demokrat dan PDIP khususnya kedua ketua umumnya kurang harmonis.
"Ada semacam politikal balas dendam. Itu tidak baik, harusnya SBY tinggalkan memori yang sweet, bukan bom waktu," ujar anggota Komisi II DPR itu.
Laoly memperkirakan koalisi penyeimbang Jokowi-JK itu, akan selalu cenderung menempuh langkah yang menguntungkan kelompok mereka saja. Melakukan pragmatisme politik dengan mengambil sikap yang selalu berbeda dengan pemerintahan Jokowi-JK.
"Mereka akan selalu menghalang-halangi, membuat sulit pemerintahan akan datang. Karena ini asal beda aja. Bukan melihat aspek terbaik bagi bangsa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika