REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyalahkan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas aksi meninggalkan sidang (walkout) yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dalam sidang pengambilan keputusan tingkat II pengesahan RUU Pilkada. PDI Perjuangan menganggap SBY gagal mengontrol Fraksi Demokrat memperjuangkan pilkada langsung.

"Pak SBY itu produk yang dipilih langsung rakyat. Dia mengingkari masyarakat Indonesia yang ingin pemilihan langsung," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jum'at (26/9). Tjahjo heran dengan walkout yang dilakukan Demokrat. Pasalnya walkout itu dilakukan justru saat Fraksi PDIP, Hanura, dan PKB mendukung 10 syarat pilkada langsung yang diajukan Demokrat.

Semestinya, kata Tjahjo, Demokrat berusaha memperjuangkan pilkada langsung dalam paripurna. "Ada plus minusnya (pilkada langsung). Mari perbaiki. Jangan mengecilkan kedaulatan rakyat," katanya.

Setelah perdebatan panjang, interupsi bertubi-tubi, dan proses lobi yang alot, sidang paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) lewat mekanisme voting. Mayoritas wakil rakyat menghendaki mekanisme pilkada diubah dari langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD.

"Untuk pilkada langsung ada 135 orang. Yang memilih pilkada melalui DPRD ada 226 orang. Dari total 361 orang yang hadir," kata pimpinan sidang paripurna, Priyo Budi Santoso saat membacakan hasil voting, Jum'at (26/9) dini hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika