REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) ragu untuk mendorong Demokrat masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Sikap parpol tersebut dalam pengesahan UU Pilkada dinilai mengecewakan harapan publik untuk mempertahankan pemilihan langsung.
JK mengatakan, sangat disayangkan pada saat terakhir, mereka justru melakukan aksi walk out. Padahal, ia memprediksi dengan adanya dukungan parpol bentukan Presiden SBY, hasilnya akan cenderung positif, yakni kepala daerah tetap dipilih rakyat.
"Soal bergabungnya Demokrat, kita lihat nanti sesuai kondisi yang ada," kata JK seusai menghadiri Rakornas PKPI di Jakarta, Jumat (26/9).
JK enggan berpendapat kalau manuver Demokrat ini merupakan politik balas dendam. Menurut dia, biar publik sendiri yang perubahan sikap partai penguasan parlemen itu. Ia sayangkan, tidak adanya sumbangsih suara mereka di paripurna.
Sedangkan terkait parpol-parpol lain yang berencana merapat ke kabinet Jokowi-JK, kata dia, masih ada peluang. Putusan UU Pilkada yang didominasi Koalisi Merah Putih ini, menurut dia, berbeda dengan persoalan pemerintahan ke depan.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika