REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan partainya mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung namun dengan perbaikan.
"PDIP tetap mendorong pilkada dilakukan secara langsung tapi harus dengan beberapa perbaikan di dalamnya," katanya di Jakarta, Kamis (25/9).
Ia mengatakan pilkada langsung maupun melalui DRPD memiliki kekurangan masing-masing. Namun sebagai negara yang berdemokrasi Pilkada langsung adalah yang paling tepat.
"Pemilihan langsung juga memerlukan biaya tinggi dan cenderung melahirkan korupsi, makanya ada pembatasan kampanye dan dana kampanye untuk menekan itu," katanya.
Ia mengatakan jika pilkada melalui DPRD dilihat dari pengalaman lalu, hal itu lebih bersifat eksklusif dan tertutup karena masyarakat tidak bisa menentukan pemimpinnya sendiri.
Ia menambahkan jika pilkada dilakukan DRPD figur yang memiliki potensi dalam memimpin akan tertutupi bahkan tidak akan tampak ke permukaan.
"Jika pilkada oleh DPRD kita mungkin tidak akan kenal dengan Jokowi, Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh lain yang lahir dari pilkada langsung," katanya.
Sebelumnya Partai Demokrat juga menyetujui pilkada langsung dengan mengajukan 10 poin perbaikan dalam RUU Pilkada. Ketika dikonfirmasi apakah PDIP sepakat Partai Demokrat tentang pilkada langsung dengan 10 poin tersebut, Arif mengatakan, pada prinsipnya PDIP sepakat namun masih ada hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut.
"Pada dasarnya mengenai hal prinsip kami sepakat dengan Demokrat. Namun masih ada hal-hal kecil yang perlu dibicarakan lebih lanjut baik dengan Demokrat maupun fraksi-fraksi yang lain. Untuk sekarang kami fokus dulu pada hal pokok," katanya.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika