REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah tetap mengupayakan pengambilan keputusan RUU Pilkada hanya menyisakan paling banyak dua opsi, langsung atau lewat DPRD. Pemerintah akan mengupayakan, semua syarat yang diajukan Fraksi Partai Demokrat dipenuhi dalam naskah RUU Pilkada langsung.
"Kami usahakan untuk menambahkan sesuai syarat tersebut. Pemerintah tetap mengupayakan dua opsi," kata Djohermansyah, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Selasa (23/9).
Poin-poin yang disebut Partai Demokrat belum diakomodasi dalam desain pilkada langsung, menurutnya bisa disesuaikan dan ditambahkan. Misalnya tentang kewenangan panitia uji publik. Demokrat menginginkan panitia bisa menentukan bakal calon kepala daerah laik diusung sebagai calon kepala daerah atau tidak.
Jika sebelumnya RUU hanya mengatur panitia uji publik hanya melakukan penilaian tanpa menghasilkan keputusan, maka menurut Djohermansyah keinginan Partai Demokrat bisa dipertimbangkan. Begitu pula soal efisiensi anggaran.
Keinginan Demokrat agar ada fiksasi anggaran yang digunakan jika pilkada langsung digelar menurutnya bisa dipenuhi.
"Yang belum masuk, kita coba memasukkannya. Kita kan mencoba memperbaiki dan menyempurnakan pilkada langsung, apa sulitnya untuk menyesuaikan," ungkapnya.
Selain opsi dari Fraksi Partai Demokrat, pemerintah juga akan mempertimbangkan opsi dari perwakilan DPD. Djohermansyah memastikan, pemerintah akan mengupayakan pengambilan keputusan final RUU Pilkada tidak menyisakan banyak pilihan.
"Dengan begitu, kita bisa mudah dalam pengambilan keputusan. Kalau tiga opsi atau lebih kan bisa memperpanjang proses pengambilan keputusan," ujarnya.
Keputusan tingkat pertama RUU Pilkada akan diambil Rabu (24/9) besok di Komisi II DPR. Setiap fraksi, pemerintah, dan perwakilan DPD akan menyampaikan pandangan mini.
Setelah itu, akan diambil keputusan bersama. Jika tidak tercapai keputusan yang bulat, maka pengambilan keputusan akan dilanjutkan di rapat paripurna DPR pada 25 Sptember 2014. Sebelum disahkan, kemungkinan keputusan akan diambil melalui mekanisme votting.
Ikuti Whatsapp Channel Republika