REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) -- Jusuf Kalla (JK) harus punya komitmen yang kuat untuk mengurangi impor semua produk yang berbasis komunitas besar seperti petani dan nelayan. Minimum separuhnya harus dipangkas.
"Di catatan kami yang impornya gila-gilaan itu gula, jagung, kedelai, daging, beras, ikan-ikan. Semua itu harus dipangkas," tegas Direktur Utama PT Gendhis Multi Manis, Kamajaya, Selasa (23/9).
Tak hanya itu, menurut dia, perusahaan yang boleh mengimpor tersebut juga harus perusahaan yang membeli produk-produk petani dan nelayan.
"Misalnya ada satu perusahaan dapat jatah (impor) 100 juta ton gula. Bayangkan Rp 10 triliun itu hanya dipegang satu orang. Itu menurut saya mesti dihapus. Separuhnya dia harus membeli produk lokal," tegas Kamajaya, yang selama ini dekat dengan petani terbukti dengan pabrik gulanya dimana 100 persen berasal dari kebun plasma petani.
Dia menekankan, hal itu harus dilakukan oleh pemerintah mendatang. Kalau perusahaan tersebut tidak bersedia, jangan diberi jatah impor.
"Kalau perusahannya nggak mau, jangan dikasih sama sekali. Gampang sekali. Tinggal ambil pulpen, buat putusan yang benar. Itu saja. Jadi (impor) pangkas, minimum separuh. Itu (jatah impor) diberikan kepada mereka yang menyerap produk lokal," ungkapnya lagi.
Kamajaya mengingatkan, apapun kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, kalau tidak memprioritaskan basis tenaga kerja banyak, seperti petani padi, gula, kedelai, jagung, dan nelayan, itu tidak ada gunanya.
"Jadi potensi (pangan Indonesia) sangat besar. Saya kira nggak susah-susah amat (untuk memaksimalkannya) kalau dikelola dengan baik. Makanya kita tergantung Pak Jokowi sekarang," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
