REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso meminta publik jangan menyalahkan partai-partai yang mendukung pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Sebab menurutnya pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Jangan ide memilih kepala daerah melalui DPRD dimarahi seolah tidak demokratis," kata Priyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (23/9).
Priyo mengatakan DPP Partai Golkar telah menginstruksikan Fraksi Golkar untuk mendukung pilkada tidak langsung. Menurutnya Golkar menyakini bahwa pilkada melalui DPRD lebih baik ketimbang langsung dipilih rakyat.
"Golkar masih ingin DPRD. Karena kami yakin itu terbaik. Kami juga yakin ini juga dari hasil aspirasi arus bawah yang begitu deras," ujarnya.
Priyo mengakui pilkada langsung banyak menghasilkan kepala daerah popular dan prestasi. Namun dia juga mengingatkan banyak kepala daerah dari hasil pilkada langsung yang terjerat kasus korupsi. Ini karena biaya politik tinggi dalam pilkada langsung.
"Memang pilkada langsung banyak menghasilkan tokoh populer yang berprestasi. Tapi juga jangan menutup mata banyak yang bermasalah," katanya.
RUU Pilkada akan diputuskan pada 25 September 2014. Salah satu isu krusial dalam RUU tersebut adalah soal pengubahan pelaksanaan pilkada dari langsung menjadi tak langsung melalui DPRD. Sejumlah partai yang mendukung pilkada langsung adalah PDIP, PKB, Hanura, Demokrat. Sementara yang mendukung pilkada tidak langsung adalah Golkar, Gerindra, PPP, PKS, PAN.