REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi Partai NasDem, Kurtubi, mengingatkan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus menghindari konflik kepentingan asing, oleh karena itu CEO perusahaan asing tidak tepat menempati posisi strategis di kabinet.
"CEO perusahaan minyak asing tak tepat menempati posisi strategis dalam pemerintahan karena berpotensi akan merugikan negara dan terjadi konflik kepentingan," kata Kurtubi, di Jakarta, Jumat.
Kurtubi yang juga sebagai Pengamat Ekonomi dan Energi mengkhawatirkan bila CEO perusahaan asing menempati posisi strategis, maka kebijakan-kebijakan yang diambil akan lebih menguntungkan asing.
Menjelang pengumuman posisi kabinet, muncul sejumlah nama yang akan menduduki posisi penting di pemerintahan. Termasuk, nama CEO Shell Indonesia, Darwin Silalahi, yang kemungkinan menduduki jabatan, baik di Pertamina maupun di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Tidak cocok. Sebab, beliau mewakili perusahaan minyak asing. Dikhawatirkan, dengan kondisi Shell yang saat ini tidak bisa berkembang lantaran memiliki SPBU yang cukup banyak, namun tidak banyak warga Indonesia yang meminati karena harganya yang relatif mahal," katanya.
Jika posisinya sebagai pejabat Pemerintahan, maka akan kemungkinan untuk memanfaatkan momentum pencabutan subsidi BBM. Dengan cara mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM agar setara dengan harga jual Shell, maka secara otomatis dan perlahan rakyat indonesia akan beralih memakai Shell.
"Walaupun dia (Darwin) profesional, tapi latar belakangnya yang sudah lama menduduki jabatan di perusahaan asing justru akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil. Sudah pasti akan lebih mengutamakan kepentingan asing. Jadi, Jokowi harus lebih cermat dalam menyusun kabinet," tegas Kurtubi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
