REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Isu penghapusan atau penggantian nama Kementerian Agama RI menjadi kementerian menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf sebaiknya tidak dikomentari berlebihan. Sebab isu tersebut tidak jelas asal-usulnya.

“Barang belum jadi, belum bisa dikomentari,” ujar Ketua Umum PP Ansor, Nusron Wahid kepada Republika, Kamis (18/9).

Kendati dia mengeku mengetahui adanya isu tersebut, namun kata dia, isu tersebut hanya sekedar isu tidak jelas sumbernya. “Lagi pula fakta dari mana?” ujar dia.

Menurut Nusron, jika memang ada fakta bahwa Jokowi akan mengapus atau mengganti nama Kemenag, barulah fakta itu dikomentari. Hingga saat ini dia menganggap isu tersebut tidak benar.

Nusron tidak ingin terjebak untuk memperhatikan isu yang belum jelas suber dan muaranya. “Barangnya saja berum wujud, jadi tidak perlu komentari berlebihan. Ini seperti kita akan membahas seorang anak, yang belum wujud,” pungkas dia.

Sebelumnya,  Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah, Dahnil Anzar menolak pergantian nama Kementerian Agama. Sebab berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara umat beragama. Pergantian nama Kemenag menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf dinilai mendiskriminasikan penganut agama non Islam.

Isu penghapusan ini juga sebelumnya sebelumnya mendapat tanggapan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni mengatakan keberadaan Kemenag tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika