REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilkada tak langsung melalui perwakilan di DPRD dinilai akan menciptakan pemerintahan yang oligarki di daerah, kata Yenny Sucipto, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, sebuah Lembaga Swasada Masyarakat di Jakarta, Kamis (18/9).

"Pilkada tak langsung dapat memberi ruang lebih pada praktik oligarki," kata Yenny di kantor FITRA, Jakarta Selatan. Pemerintahan yang oligarki diartikan sebagai munculnya "raja-raja" kecil di daerah yang memilki kekuasaan besar pada kawasan dan bidang tertentu.

Fenomena terciptanya pemerintahan yang oligarki, menurut Yenny, berasal dari hasil investasi politik dalam masa pemerintahan seseorang selama beberapa tahun, sehingga telah memiliki pengaruh yang kuat di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, kandidat incumbent memiliki kesempatan lebih besar menjadi raja-raja kecil karena sudah pernah berkuasa. "Incumbent ini dalam pemilu tak langsung kemungkinan dengan mudah dapat melakukan perjanjian politik bersama para elit partai sebelum pilkada," ujar Yenny.

Untuk menghindari pemerintahan yang oligarki, menurut ia, pelaksanaan pilkada langsung menjadi cara untuk meminimalisir kondisi tersebut.

Sebelumnya, saat ini DPR tengah membahas mekanisme pemilihan kepala daerah yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Pilkada usulan Pemerintah. Pemerintah mengusulkan RUU Pilkada dengan mekanisme Pilkada melalui perwakilan di DPRD karena pelaksanaan Pilkada langsung telah menimbulkan berbagai dampak negatif seperti konflik antargolongan, tingginya biaya pencalonan kepala daerah dan memunculkan sikap pragmatis para pemilihnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika