REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) dinilai masih belum benar-benar terbuka terkait dengan pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Peristiwa antrean pembelian BBM yang mengular di sejumlah daerah dalam sebulan terakhir, menjadi bukti dari sisi pengelolaan dan sistem penyaluran BBM masih bermasalah.
Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, pengurangan pasokan ke sejumlah SPBU yang dilakukan Pertamina, bisa saja dilakukan tidak melulu dengan dasar supaya kuota 46 juta kiloliter terjaga. Namun bisa juga dinilai Pertamina masih belum terbuka terkait dengan sisi distribusi sekaligus kemungkinan kebocoran pada saat penyaluran BBM.
“Kebutuhan BBM memang sangat banyak, namun juga bisa dilihat dari sisi distribusi selama ini tidak transparan. Belum lagi dengan dugaan kebocoran, nah tidak ada cukup informasi dari Pertamina untuk menjelaskan masalah itu,” ujar Firdaus Ilyas, saat dihubungi wartawan, Kamis (18/9).
Belum lagi ada persoalan disparitas harga BBM yang juga tidak pernah bisa diselesaikan Pertamina. Firdaus menyebut, di satu daerah harga BBM bersubsidi menjadi sangat mahal sehingga memicu penyelundupan.
Kasus penyelundupan BBM di Riau dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun yang terungkap beberapa waktu lalu merupakan contoh nyata mekanisme pengawasan Pertamina tidak berjalan. “Bisa saja BBM untuk PSO itu kemudian dijual misal ke industri, dari sisi pengawasan jelas masih lemah,” kata dia menegaskan.
Ditanya siapa pihak yang bersalah dengan masih banyak penyelundupan dan juga dari sisi pasokan BBM yang bermasalah, apakah bagian niaga dalam hal ini Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya? Firdaus menjawab, "Tidak hanya niaga saja."
Secara kelembagaan, kata dia, mulai dari penyediaan BBM, marketing, hingga bagian pertanggungjawaban terkait penyaluran alokasi BBBM harus bertanggung jawab. Hanung Budya santer disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina.
“Ini lagi-lagi soal transparansi tadi hingga kemudian terjadi penyelundupan BBM ilegal. Harus dilihat juga berapa kerugian negaranya sehingga tentu harus ada penegakan hukum, bisa melalui UU Migas atau juga UU Korupsi. Kebocoran uang negara dari salahnya pengelolaan subsidi itu yang harus dicermati,” ucapnya.
Di tengah begitu banyaknya masalah yang ada di Pertamina, ia meminta pascamundurnya Karen sebagai direktur utama Pertamina, pengganti Karen harus steril dari kepentingan politik dan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Sehingga perusahaan BUMN tidak lagi dijadikan sapi perahan.
Hanung Budya sebelumnya pernah menjadi Dirut Petral, anak usaha Pertamina yang dinilai sebagai ‘sarang’ mafia migas. Karena itulah Firdaus menekankan siapapun yang dipilih sebagai pengganti Karen akan berbahaya kalau mewakili kepentingan tertentu, terlebih lagi kepentinga mafia migas.
“Baik dia dari dalam maupun dari luar akan berbahaya jika mewakili kepentingan politik tertentu. Pertamina bukan cuma sebagai Korporasi, ia punya tugas PSO sehingga para direksinya harus punya integritas, itu sarat penting petinggi Pertamina,” papar dia menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika