REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah berbeda persepsi tentang pemilihan kepala daerah antara dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD.
Ketua DPD Demokrat Anwar Hafid ingin tetap mempertahankan Pilkada langsung sementara Sekretarisnya Talitti Paluge lebih cenderung pilkada dilakukan oleh DPRD.
"Sistem pemilu kita sudah sangat liberal sehingga banyak melahirkan pemimpin yang tidak siap," kata Talitti Paluge di Palu, Rabu, menanggapi keinginan sebagian anggota DPR ingin mengembalikan Pilkada di tangan DPRD.
Ia mengatakan kesusesan Pilkada langsung tidak boleh hanya melihat hasilnya dari Joko Widodo, Ahok, Risma atau Kamil semata, karena itu belum bisa dijadikan rujukan kesuksesan model pemilihan langsung kepala daerah.
Justru paling banyak kepala daerah yang dihasilkan melalui pilkada terlibat dalam sejumlah kasus.
Talitti mengakui bahwa calon yang disodorkan menjadi kepala daerah memang dari partai politik, sehingga partai politik ikut bertanggungjawab. Akan tetapi kata dia, itu bukan satu-satunya penyumbang gagalnya pemilihan lansung kepala daerah.
"Ada sistem yang dibentuk oleh negara maka mau tidak mau kita ikut sistem itu," katanya.
Dia mengatakan sistem pemilihan kepala daerah langsung terlalu bebas sehingga pemimpin yang dihasilkan belum sepenuhnya siap menjadi pemimpin.
"Siapapun sekarang boleh jadi calon pemimpin. Apalagi kalau ada uang," katanya.
Inilah kata dia salah satunya yang ikut berkontribusi sehingga partai politik juga ikut terlibat karena orientasi politik kekuasaan sangat dominan.
"Orientasi kita adalah kemenangan. Maka apapun itu dilakukan untuk meraih kemenangan," katanya.
Partai politik pun akhirnya mencari siapa yang populer dan siapa yang punya uang untuk memenangkan pertarungan politik pemilihan kepala daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
