Rabu 17 Sep 2014 12:32 WIB

UMY: Jumlah Menteri Jokowi tidak Menjawab Masalah Bangsa

Rep: Yulianingsih/ Red: Mansyur Faqih
 Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).
Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menggelar konferensi pers di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto mengatakan, jumlah menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih normal. 

Menurutnya, jumlah bukan persoalan. Melainkan apakah menteri tersebut mampu menjawab persoalan Indonesia atau tidak. 

"Saya kira jumlahnya masih normal, yang penting kementerian yang dibentuk nanti bisa menjawab persoalan atau tidak," ujarnya kepada Republika, Rabu (17/9). 

Menurutnya, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin kompleks. Karenanya dibutuhkan kementerian yang fokus pada masalah yang dihadapi Indonesia.

Karenanya kementerian yang ada juga tidak bisa sama persis dengan yang ada pada periode sebelumnya. Tetapi harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. 

"Banyak sedikitnya jumlah menteri tidak menjawab permasalahan tetapi, kementerian itu fokus atau tidak," katanya.

Karena itu, menurut Bambang, tidak ada gunanya mempermasalahkan jumlah menteri yang dibentuk Jokowi-JK. Namun yang harus disoroti adalah kementrian yang dibuat tersebut efektif atau tidak. 

Menurut Bambang, Jokowi-JK memang harus mengakomodasi partai politik yang menjadi oposisinya dalam pembentukan kabinet. Ini wajar seperti halnya juga terjadi di Amerika Serikat (AS). 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement