REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Wakil Presiden Boediono menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada akhirnya tidak ada lagi. Melainkan diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat kurang mampu agar bisa meningkat daya belinya.

"Subsidi ada untuk kelompok yang memerlukan subsidi yakni masyarakat kurang mampu. Tetapi caranya tidak harus BBMnya yang disubsidi kepada semua orang. Bukan dengan membeli harga BBM yang sama untuk semua golongan," kata Boediono di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/9).

Boediono mengatakan itu saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) angkatan 51 dan angkatan 52 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dihadiri antara lain GUbernur Lemhannas RI Budi Susilo Soepandji serta Sekretaris Wapres Mohammad Oemar.

Menurut Boediono, subsidi yang baik adalah subsidi yang langsung dalam bentuk barang atau uang. Paling tepat, kata Wapres, konsumen kurang mampu harus dinaikkan kemampuan daya belinya, bukan harga BBM ditekan menjadi rendah.

"Jadi prinsipnya BBM harus dapat mendekati harga yang wajar di perekonomian dan tidak harus persis. Tidak boleh terlalu jauh seperti sekarang," kata Boediono.

Namun, Boediono mengingatkan penghapusan subsidi BBM harus berhati-hati. "Proses mencapai hal itu harus seimbang, jika tiba-tiba subsidi BBM dihilangkan jelas akan kacau, semuanya harus bertahap terencana sesuai kemampuan menanggung beban," pesannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika