REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani tidak sepakat apabila menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) mesti menanggalkan jabatan dari struktur pengurus partai. Sebab menurut Puan pengurus partai juga bisa profesional dalam bekerja.
"Yang penting bisa fokus. Jangan sampai ada beda kepentingan dengan presiden," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/9).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini menilai tidak perlu ada dikotomi antara kalangan profesional murni dan kalangan politisi. Menurutnya partai politik juga memiliki kader berkualitas dan memiliki kapabilitas.
"Kita haru memahami kalau kapabel dari partai politik sama baiknya dengan orang profesional," ujarnya.
Puan berharap kabinet bentukan Jokowi nanti bisa merepresentasi berbagai kelompok kalangan. Kabinet juga mesti bisa segera bekerja mewujudkan visi misi Jokowi. "Kita bersama membangun bangsa ini tanpa mendikotomi," katanya.
Sebelumnya presiden terpilih Jokowi mengumumkan kabinetnya akan terdiri 34 kementerian. Kalangan profesional nonpartai mendapat porsi di kabinet lebih banyak yakni 18 kementerian.
Sedangkan menteri dari kalangan politisi berjumlah 16 kementerian.