REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), penggiat pemilu, akademisi akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden, Jakarta, Selasa (16/9), pukul 13.00 WIB nanti. Aksi ini untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pelaksanaan pilkada di DPRD.
"Kami akan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden SBY. Untuk mendukung pilkada langsung," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di Jakarta.
Aksi tersebut, menurut Titi, akan diikuti penggiat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Center (IBC), FITRA, Correct, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Puskapol Universitas Indoensia, Populi Center, Rumah Kebangsaan, BEM Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalasa, dan puluhan LSM lainnya.
"Aksi serentak juga akan digelar di 24 provinsi lainnya. Mulai dari Aceh sampai Papua Barat," jelas Titi.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya menyatakan, menginginkan opsi yang terbaik bagi rakyat terkait dengan polemik seputar RUU Pilkada. "Mudah-mudahan negara dan bangsa ini menetapkan sistem tatanan apa yang paling tepat (terkait dengan RUU Pilkada)," kata SBY.
Presiden memaparkan, berbagai pihak selain harus melihat kepada apa semangat reformasi juga harus melihat pula ekses atau penyimpangan apa yang terjadi sebelum menentukan opsi apa yang disepakati dalam RUU Pilkada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika