REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro kontra pilkada langsung atau tidak langsung terus bergulir. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai partai politik (parpol) pengusung pilkada tak langsung telah terjebak pada pragmatisme politik.

Pilihan sikap ini, kata Arie, sama saja dengan memulai genderang perang dengan keinginan rakyat banyak. "Parpol pengusung pilkada lewat DPRD akan bermusuhan dengan rakyat," kata dia, Selasa (16/9).

Dalam jangka panjang, Arie menjelaskan parpol pendukung pilkada tak langsung ini akan dianggap sebagai pewaris gaya politik Orde Baru. Apalagi, alasan di balik ngototnya parpol dalam koalisi Merah Putih ini atas pilkada lewat DPRD lebih karena kekalahan di pilpres.

Menurut Arie, parpol-parpol ini telah melanggengkan konflik pilpres lalu yang ke depannya bakal berdampak besar. Ia menyarankan agar kehendak rakyat tidak abaikan atau ditutupi konflik lama yang ingin terus dipelihara.

Pada 25 September mendatang DPR akan menggelar sidang paripurna untuk menerima atau menolak RUU Pilkada menjadi UU. Fraksi koalisi Merah Putih secara tegas mendukung penuh pilkada lewat DPRD baik di tingkat gubernur maupun kabupaten/kota. Sebaliknya, PDI Perjuangan, Hanura, dan PKB mendukung penuh pilkada langsung.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan visinya tentang kisruh RUU Pilkada ini. Dalam pesannya di youtube, Presiden memberikan sinyal mendukung pilkada langsung tingkat kabupaten/kota dan pilkada tak langsung di llevel gubernur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika