REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo sudah memutuskan jumlah kementerian 34, dengan pembagian menteri 18 dari kalangan profesional murni (non-partai) dan 16 dari kalangan profesional berbasis partai politik.
Menanggapi hal itu, peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor mengatakan komposisi kabinet tersebut tidak berbeda jauh dengan susunan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Tidak ada sesuatu yang aneh. Sami mawon. Beda tipis komposisinya dengan SBY. Yang ada adalah evolusi, bukan revolusi seperti yang diucapkan Jokowi sebelumnya," tutur Firman kepada Republika, Senin (15/9).
Menurutnya, pada periode SBY komposisi kabinet terdiri dari 18 menteri dari kalangan Parpol dan 16 dari kalangan profesional murni. Kalau pun seperti yang diungkapkan Jokowi sebelumnya mengenai tidak adanya transaksi politik, jumlah dari kalangan parpol seharusnya berada di bawah angka 11.
"Jika 11 ke bawah akan terasa kalau ini bukan kabinet bagi-bagi jabatan, artinya bukan kabinet yang tetap dimiliki oleh Parpol," lanjutnya.
Namun demikian menurut Firman, komposisi kabinet yang dirancang Jokowi tersebut sudah aman secara transaksional. Dalam hal ini, Jokowi pada akhirnya bersikap realistis. Bahwa dalam koalisi, harus ada transaksi yang positif, ujar dia.
Dengan jumlah 16 menteri dari kalangan parpol tersebut, partai dalam koalisi Jokowi dinilainya akan sudah merasa puas. Karena misalnya, partai kecil seperti Hanura mungkin bisa mendapat dua jatah kursi. Setidaknya, masing-masing partai akan mendapat jatah dua hingga empat kursi.
Dengan kata lain, ujar dia, apa yang diucapkan Jokowi sebelumnya hanya sekedar pemanis. Di mana Jokowi terkesan ingin memasukkan jumlah yang sedikit dari kalangan parpol.
Firman mengatakan setuju, bahwa definisi profesionalisme tidak berarti bukan berasal dari partai politik. Karenanya harus diluruskan kembali, sehingga tidak ada asumsi bahwa definisi profesional itu berasal dari kalangan non-partai. Pembagian yang benar menurutnya, adalah politisi dan non politisi.
Terlepas dari defisini tersebut tuturnya, komposisi kabinet tersebut bisa diterima baik dalam makna historis dan kebutuhan spesifik bangsa ke depan. Selanjutnya, para menteri dalam kabinet Jokowi harus berupaya melaksanakan janji Jokowi saat kampanye. Bagaimana, ujar dia, menteri tersebut mewujudkan apa yang dibayangkan rakyat tentang Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
