REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku memiliki kekhawatiran pada isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang bergulir di DPR. Ia khawatir penyelesaian UU tersebut didasarkan pada ego masing-masing kubu yang bertarung dalam pilpres lalu.
"Saya khawatir ya kalau voting nanti pada tingkat parlemen itu sudah: pokoknya yang satu kubu A, yang satu kubu B. Bahkan orang mengatakan ini sudah perang harga diri. Pokoknya kalau yang sana mengatakan Am yang sini tidak setuju. Pertayaan saya, apakah begitu? Untuk lahirkan UU yang seangat penting dan jadi ruh demokrasi untuk kepentingan rakyat kita, saya harap tidak seperti itu yang terjadi di beberapa hari mendatang," katanya dalam kanal youtube yang diunggahnya Ahad malam (14/9).
Ia mengatakan untuk menyelesaian RUU Pilkada ada dua aspek yang harus dilihat secara jernih. Pertama, sistem pilkada langsung sudah 10 tahun berjalan. Masyarakat sudah terbiasa dan jika dilihat dari sistem presidensial yang dianut Indonesia, maka sistem tersebut segaris.
"Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah demokrasi tentunya pemilihan kepala daerah langsung mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pilpres," katanya.
Namun, konteks kedua jangan dihilangkan. Yakni kenyataan banyaknya ekses dan penyimpangan yang terjadi dalam pilkada langsung. Misalnya, banyak sekali ditengarai penggunaan uang yang tidak jelas, banyak pegawai dimutasi, dipindahkan, bahkan dikeluarkan karena tak mendukung calonnya, hingga konflik horizontal dan kekerasan.
"Itulah yang melahirkan pemikiran; apa layak dipertahankan sistem seperti itu karena mudaratnya atau eksesnya itu besar. Berarti ada yang keliru dalam sistemnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika