REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL-- Beberapa elemen masyarakat, aktivis dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menggelar aksi menolak Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak langsung atau dipilih DPRD.
Mantan aktivis 98 Danang Ardiyanta di Gunung Kidul, Minggu, mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi terkait gerakan apa yang akan dilakukan saat melakukan aksi. "Ada beberapa alternatif gerakan. Aksi massa. penggalangan dukungan melalui tandatangan rakyat, bagi-bagi selebaran atau pendudukan gedung dewan," kata Danang.
Dia mengaku bersama elemen masyarakat lainnya menolak RUU Pilkada tidak langsung karena hal itu mencederai demokrasi, dan menghambat hak dasar rakyat dalam berdemokrasi. Ini merupakan kejahatan besar karena bertentangan dengan konstitusi dan seharusnya pemilihan tetap di tangan rakyat.
Danang mengatakan, munculnya beberapa alasan yang saat ini disampaikan kepada publik seperti penghematan anggaran, kembali kepada sila ke-empat Pancasila hanyalah pembenaran yang dilakukan untuk menyesatkan logika politik rakyat.
"Jangan sampai rakyat tersesat karena berbagai alasan yang tidak mendasar," kata Danang.
Disinggung mengenai alasan terkait adanya ratusan kepala daerah yang dibui karena sistem pemilihan langsung, menurut dia, bukan efek pilkada langsung. Hal ini karena disebabkan karena sebagian pejabat ingin memperkaya diri sendiri.
"Dipenjarakanya 200 lebih kepala daerah yang terlibat kasus korupsi itu bukan semata-mata disebabkan oleh pilkada langsung. Banyak faktor yang menyebabkannya. Diantaranya adalah kerja keras KPK yang luar biasa selama 10 tahun terakhir," kata dia.
Ia mengatakan bersama elemen masyarakat lainnya siap melakukan aksi damai untuk menentang diberlakukannya pilkada melalui DPRD yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI. "Kami masih mempersiapkan, bersama LSM dan mahasiswa di Gunung Kidul," katanya.
Sementara itu, aktivis Jejaring Masyarakat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mengaku akan ikut bergabung bersama elemen masyarakat lainnya di Gunung Kidul untuk menentang diberlakukannya pilkada melalui DPRD. "Kami sangat menentang pilkada tidak langsung, hal itu mencederai rakyat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika