REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bak gayung bersambut, usulan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung mendapatkan dukungan dari Forum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Ketua Umum Adkasi, Salehudin menilai, pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan banyak masalah yang tidak terselesaikan.

"Berapa kasus sengketa pemilukada yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Seyogyanya merupakan kemunduran," ujar Salehudin, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (12/9).

Apalagi, kata dia, jika dilihat dari anggaran besar yang dibutuhkan untuk menggelar pemilukada secara langsung. Setiap kali menggelar Pemilukada, kata Solehudin, APBN tersedot sekitar Rp 15 triliun. Sementara jika dipilih oleh DPRD, kata dia, tidak butuh banyak biaya.

Tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur menyatakan, tanpa melibatkan masyarakat langsung biaya Pemilukada akan sangat murah dibanding Pemilukada langsung.

Ia mengklaim sebanyak 411 DPRD Kabupaten yang bergabung ke dalam Adkasi mendukung sepenuhnya dorongan mayoritas DPR untuk menghapus Pemilukada langsung. Selain itu, menurut dia, DPRD Kabupaten/Kota merupakan perwakilan rakyat yang memiliki konstituen yang jelas, sebab daerah pemilihan anggota DPRD berbasis kecamatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika