REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Akhir dari polemik tentang mekanisme pemilihan kepala daerah, dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD tergantung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata pengamat politik.

"Presiden SBY memegang kartu penting dalam polemik soal RUU Pilkada antara pilkada langsung atau pemilihan melalui DPRD yang saat ini menjadi pembahasan di DPR RI," kata Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Philips J. Vermonte dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/9).

Ia mengatakan bahwa SBY adalah presiden pertama RI yang mendapat mandat langsung dari rakyat saat pemilu presiden secara langsung pada tahun 2004. Jika saat itu presiden dipilih oleh MPR, SBY tidak akan jadi presiden. Partai Demokrat pada tahun 2004 hanya mendapat 9 persen suara dalam pemilu anggota legislatif.

"Jadi, soal RUU Pilkada ini akan jadi pilkada langsung atau pilkada melalui DPRD sebenarnya kartunya ada pada SBY," katanya.

Setelah reformasi, kata dia, desain politik nasional Indonesia adalah otonomi daerah untuk mengurangi sentralisasi yang terjadi pada Orde Baru sehingga relasi kekuasaan yang besar ada di kabupaten/kota. Oleh karena itu, lanjut dia, dalam otonomi secara politik, administrasi, dan finansial, bupati atau wali kota yang mengelola kekuasaan besar.

"Dalam hal ini masuk akal bila kemudian sejak 2005 rakyat dilibatkan langsung dalam memilih kepala daerah. Jadi, dalam membangun argumentasi soal pilkada langsung ini tidak berdiri sendiri," katanya.

Mengenai politik uang dalam pilkada langsung, menurut Philips, sebenarnya yang membuat praktik politik uang adalah partai-partai melalui para kandidat. Pencalonan kepala daerah yang kandidatnya harus membayar kepada partai politik juga menimbulkan ekses politik uang.

Mengenai penghematan biaya pemilu atau pilkada, kata dia, sebenarnya biaya penyelenggaraan pilkada langsung bila dikonversi ke APBN tidaklah besar. "Bila biaya pilkada langsung diganti pilkada melalui DPRD juga tidak signifikan sebagai penghematan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika