REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kembali menegaskan tidak akan mengikuti jejak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mundur dari Partai Gerindra.
Pria yang kerap disapa Emil menjelaskan dirinya bukanlah kader atau anggota dari suatu partai tertentu. Emil menyebut dirinya adalah kepala daerah pilihan rakyat yang kebetulan pada saat pencalonannya diusung partai yakni Gerindra dan PKS.
"Jadi kalau ditanya kenapa enggak ikut mundur kayak Ahok, ya masuk aja enggak, gimana keluar. Tolong dibedakan," ujar di Balai Kota Bandung, Jumat (12/9).
Meski begitu, Emil tetap pada sikapnya yang menolak secara tegas pengembalian pemilihan kepada daerah oleh DPRD. Hal itu tentu berseberangan dengan partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mengusulkan Pilkada langsung diganti ke DPRD.
Namun, ia yakin hal itu tidak akan mempengaruhi hubungannya dengan partai pengusungnya tersebut. Sebab, Emil mengatakan sebagai bagian dari rakyat Indonesia dan sekaligus produk dari pemilihan langsung, ia merasa perlu untuk memperjuangkan suara-suara rakyat.
"Saya juga menghargai PKS dan Gerindra, setahun ini kerja sama sangat baik, tapi urusan Pilkada kita beda pendapat, jadi saya menyuarakan yang menurut saya paling benar, ya Pilkada langsung," katanya.
Emil melanjutkan, keinginan sebagian pihak yang menginginkan Pilkada dikembalikan ke DPRD karena alasan biaya, ditanggapi berbeda oleh mantan Dosen ITB tersebut. Menurutnya, biaya Pilkada langsung tidak semahal yang dikhawatirkan sebagian pihak.
"Saya bisa menjadi saksi langsung bahwa biaya Pilkada saya engga semahal orang-orang kebanyakan, ya coba dicari aja studinya antara Pilkada DPRD dengan yang langsung biar bisa dibandingkan," ujar Dia.
Sebelumnya, di Jakarta pada Kamis (11/9) kemarin, Emil beserta Bupati dan Wali Kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menyatakan sikap untuk menolak tegas pengembalian Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.
Mereka juga serempak meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan terhadap RUU Pilkada oleh DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika