REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Revisi Undang Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menuai reaksi dari para kepala daerah. Bahkan asosiasi pemerintah kota dan kabupaten pun meminta agar RUU pilkada tersebut ditarik.

Para kepala daerah pun ramai-ramai menolak RUU Pilkada bahkan beberapa di antaranya telah dengan tegas mengambil keputusan untuk keluar dari partai yang mendukung RUU Pilkada agar pilkada dipilih melalui DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

Berikut kepala daerah yang menolak RUU Pilkada:

1. Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama

Ahok dapat dikatakan sebagai pionir dari para kepala daerah yang bereaksi keras terhadap RUU Pilkada. Tak hanya memprotes RUU Pilkada, Ahok juga dengan tegas memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra yang mendukung agar pilkada dipilih melalui DPRD.

Ahok sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Partai Gerindra. Tentu saja sikap ini memunculkan pro dan kontra, dari gerakan mendukung Ahok di media sosial hingga cibiran sebagai 'kutu loncat' yang disematkan kepada Ahok. Seperti diketahui sebelumnya Ahok merupakan politisi Golkar pada 2008-2012 dan kemudian pindah ke Gerindra dan mengusungnya sebagai Wakil Gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

2. Awang Ishak

Awang Ishak merupakan Wali Kota Singkawang dan juga kader dari Partai Amanat Nasional (PAN). Awang juga memprotes RUU Pilkada dan tidak setuju dengan adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia pun mengikuti jejak Ahok dan menyatakan keluar dari PAN yang mendukung RUU Pilkada dan pilkada melalui DPRD.

3. Ridwan Kamil

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil juga menyatakan untuk menentang pilkada melalui DPRD. Tak tanggung-tanggung ia menyuarakan kampanye tolak pilkada melalui DPRD yang diunggah di akun jejaring sosial media Twitter pribadinya. Ia juga meminta para kepala daerah untuk berunjuk rasa menolak RUU Pilkada.

Pada Pilkada Kota Bandung lalu, ia memang diusung Partai Gerindra. Namun ia menolak disebut sebagai kader partai tersebut.

4. Bima Arya

Wali Kota Bogor ini juga menyatakan menolak RUU Pilkada dan pilkada melalui DPRD. Namun Bima Arya belum berniat untuk mengikuti jejak Awang Ishak yang keluar dari partainya yaitu PAN.

5. Deddy Mizwar

Seperti halnya Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga bukan kader dari partai. Saat Pilkada Jabar, ia diusung berpasangan dengan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur dan Wagub Jabar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti diketahui PKS juga termasuk partai yang menyetujui pilkada melalui DPRD. Akan tetapi Deddy Mizwar menyatakan menolak RUU Pilkada dan tidak setuju pilkada dipilih melalui DPRD.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika