REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) menilai pilkada lewat DPRD akan menguntungkan partai besar. Karena, mereka yang menguasai komposisi suara di level DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. 

"(Yang diuntungkan) Golkar dan PDIP. Kalau untung-untungan PDIP bisa menguasai daerah, Golkar koalisi dengan PDIP," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/9).

Ketua Departemen Bidang Politik DPP PDIP itu mengaku tak mengerti dengan sikap sejumlah partai kecil dan menengah yang mendukung pilkada melalui DPRD. 

Karena, jika di DPRD PDIP berkoalisi dengan Golkar dan Demokrat, maka bisa dipastikan partai urutan kelima hingga ke-10 tidak akan bisa memenangkan pilkada.

"Saya heran mereka gak hitung. Artinya lima sampai 10 tahun Golkar dan PDIP atau Demokrat yang sukses," ujar Hasanuddin.

Hasanuddin yakin RUU Pilkada akan mencelakakan partai peraih suara menengah dan kecil. Karena itu, partai kecil dan menengah di DPR mestinya menyadari kalau konstelasi politik di daerah bisa lebih cair daripada di pusat. 

"Celakalah untuk partai rangking empat sampai sembilan. Hanya melihat dari tataran kekuasaan saja tidak dihitung ke bawah," kata Hasanuddin.

DPR tengah menggodok pengubahan mekanisme pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD dalam RUU Pilkada. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, tiga fraksi yang terdiri dari PDIP, PKB, Hanura menolak pilkada melalui DPRD. 

Sedangkan enam fraksi lain yang terdiri dari Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP, dan PKS mendung Pilkada melalui DPRD. 

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika