REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Masih banyaknya konflik agraria atau perebutan lahan yang terjadi di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi sorotan. Komnas HAM dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan sedikitnya ada 1.391 konflik agraria di seluruh Nusantara belum bisa diredakan 10 tahun terakhir.
Untuk itu, mereka meminta pemerintahan yang baru di bawah kepimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) nanti lebih memerhatikan hal ini. Bahkan mereka mendesak, 100 hari target kerja Jokowi-JK diisi dengan perjuangan penuntasan masalah konflik agraria.
“Kerugian yang dihasilkan konflik ini sangat besar sehingga perlu penanganan yang serius,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat Selasa (9/9).
Dianto pun menyarankan agar ke depan di pemerintahan Jokowi-JK membentuk sebuah lembaga khusus penanggulangan konflik agraria. Lembaga ad hoc tersebut, disarankan agar berada langsung di bawah kendali presiden. Sehingga Jokowi dapat senantiasa aktif menyelesaikan konflik-konflik tersebut dan memantau perkembangan penyelesaiannya.
“Jadi lembaga ini dapat ikut mengikat lembaga lain yang berkaitan dengan konflik agrarian, tujuannya agar hak-hak korban pertikaian akibat konflik dapat dikembalikan, sekaligus meredam adanya konflik serupa,” kata dia.
Di tempat yang sama, Sekjen KPA Iwan Nurdin meminta agar pemerintahan ke depan dapat menekan terjadinya kekerasan akibat konflik agraria. Khususnya, aksi represif yang sering dilakukan oleh kepolisian tiap kali menangani adanya konflik. “Harus bisa menjadi perhatian pemerintahan mendatang,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika